www.summary.my.id - WhatsApp Tuntut Pemerintah India Dalam Upaya Memblokir Ketentuan" Pengawasan Massal". WhatsApp sudah menuntut pemerintah India dalam upaya buat memblokir ketentuan baru yang dikatakan hendak menuju pada Pengawasan Massal dengan memforsir platform media sosial buat menyerahkan data individu penggunanya serta membuat pesan pengguna bisa dilacak ke pihak luar.
WhatsApp Tuntut Pemerintah India Dalam Upaya Memblokir Aturan Pengawasan Massal
Penggugatan tersebut terjalin pada hari Rabu di Majelis hukum Besar Delhi. Menggugat pemerintah India ialah langkah yang tidak biasa oleh WhatsApp, yang tidak sering ikut serta dengan pemerintah nasional di majelis hukum. Tetapi WhatsApp berkata kalau membuat pesannya bisa dilacak hendak sangat mengganggu pribadi miliaran orang yang berbicara secara digital serta secara efisien menggangu keamanan.
Mewajibkan aplikasi perpesanan buat melacak percakapan sama saja dengan memohon kami buat menaruh sidik jari dari tiap pesan yang dikirim di WhatsApp, yang hendak mengganggu enkripsi ujung ke ujung serta pada dasarnya mengganggu hak pribadi orang," kata juru bicara industri." Kami sudah secara tidak berubah- ubah bergabung dengan warga sipil serta ahli di segala dunia dalam menentang persyaratan yang hendak melanggar pribadi pengguna kami.
Departemen berkata cuma hendak memohon platform buat mengatakan informasi individu bila dibutuhkan buat penyelidikan ataupun penangkalan" pelanggaran yang sangat sungguh- sungguh" terpaut dengan kedaulatan, keamanan serta integritas India, kedisiplinan universal, pemerkosaan, pelecehan seks anak ataupun modul intim eksplisit.
Di India sendiri WhatsApp mempunyai dekat 400 juta pengguna, pasar terbesarnya. Ini menyebarkan enkripsi ujung ke ujung pada tahun 2016 sehingga panggilan, pesan, gambar, video, serta catatan suara cuma dibagikan kepada penerima yang dituju serta tidak terdapat orang lain apalagi tercantum WhatsApp sendiri.
Ketentuan yang ditentang oleh WhatsApp diusulkan oleh Ravi Shankar Prasad pada bulan Februari. Bersumber pada ketentuan baru tersebut, pemerintah bisa memohon industri teknologi buat menghapus artikel media sosial yang dianggapnya melanggar hukum.
WhatsApp, Signal, serta perusahan perpesanan lain juga hendak dimohon buat membuat database yang bisa dilacak dari seluruh pesan yang dikirim memakai layanan, sembari melampirkan sidik jari yang bisa diidentifikasi ke pesan individu yang dikirim antar pengguna.
WhatsApp sudah lama melaporkan kalau mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang informasi pengguna serta berkata tidak menaruh pesan yang dikirim antar pengguna. Itu sebab layanan ini dienkripsi ujung- ke- ujung, yang membolehkan 2 ataupun lebih pengguna buat berbicara secara nyaman serta individu tanpa mengizinkan orang lain buat mengakses pesan.
Facebook serta WhatsApp sudah lama menjalakan ikatan kerja dengan pihak berwenang di puluhan negeri, tercantum India. Umumnya, WhatsApp berkata hendak menjawab permintaan data yang legal serta mempunyai regu yang menolong petugas penegak hukum dengan kondisi darurat yang mengaitkan bahaya yang hendak lekas terjalin.
Tidak sering sekali WhatsApp mendesak kembali. Layanan ini sudah ditutup berulang kali di Brasil sehabis industri menolak permintaan informasi pengguna dari pemerintah. Serta itu sudah berselisih dengan pejabat AS yang sudah berupaya memasang" pintu balik" di layanan pesan terenkripsi buat memantau kegiatan kriminal.
Namun WhatsApp berargumen kalau walaupun berupaya memberlakukan ketentuan traceability baru India, teknologi itu tidak hendak berperan. Aplikasi semacam itu tidak efisien serta sangat rentan disalahgunakan, kata industri itu.
Industri teknologi lain serta kelompok hak digital semacam Mozilla serta Electronic Frontier Foundation berkata minggu ini kalau mereka menunjang perjuangan WhatsApp melawan traceability.
Pada bulan April, pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi memohon Facebook serta Twitter( TWTR) buat menghapus dekat 100 artikel, tercantum sebagian yang mengkritik asumsi Modi terhadap Covid- 19.
Serta dini minggu ini, polisi Delhi mendatangi kantor Twitter di India buat memerintahkan raksasa media sosial itu bekerja sama dengan penyelidikan atas tweet yang dikirim oleh anggota partai politik yang berkuasa. Twitter sudah melabeli tweet itu selaku" media yang dimanipulasi.